PALANGKA RAYA rubrikalteng.com
Selasa, 14 April 2026.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Senin (13/4/2026).
Rapat yang menjadi agenda rutin pemerintah pusat ini bertujuan memantau perkembangan inflasi nasional dan daerah secara berkala, sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan di berbagai wilayah.
Mewakili Gubernur Kalimantan Tengah, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, menegaskan pentingnya tindak lanjut konkret atas setiap arahan pemerintah pusat. Ia menilai, upaya pengendalian inflasi di daerah masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait komoditas pangan utama.
“Komoditas seperti beras, cabai, dan bawang merah masih menjadi faktor dominan yang memengaruhi inflasi. Diperlukan kejelasan peran antar sektor agar langkah penanganan lebih efektif dan terukur,” ujarnya.
Selain itu, Yuas juga menyoroti perlunya percepatan penyelesaian proyek-proyek strategis pendukung ketahanan pangan, seperti rice milling unit (RMU) dan pabrik pakan ternak di sejumlah wilayah. Menurutnya, optimalisasi fasilitas tersebut menjadi kunci dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan.
Ia menekankan bahwa setiap forum koordinasi harus menghasilkan langkah nyata yang dapat segera diimplementasikan di lapangan. “Rapat koordinasi tidak boleh berhenti pada diskusi, tetapi harus melahirkan aksi konkret yang berdampak langsung bagi masyarakat,” tegasnya.
Rapat yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, membahas sejumlah isu strategis, mulai dari perkembangan inflasi nasional, dinamika harga komoditas pokok, hingga penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Keterlibatan lembaga seperti Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog juga menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas pasokan dan distribusi.
Berbagai langkah pengendalian turut dibahas, di antaranya pelaksanaan operasi pasar murah, pemberian subsidi distribusi logistik melalui APBD, serta pengawasan terhadap ketersediaan stok bahan pokok. Selain itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai daerah dengan tingkat inflasi tertinggi dan terendah juga dipaparkan sebagai bahan evaluasi kebijakan.
Melalui penguatan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah optimistis mampu menjaga inflasi tetap terkendali sekaligus mendukung stabilitas ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
(rk)
