PALANGKA RAYA rubrikalteng.com
Kamis, 26 Februari 2026.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) terus mematangkan implementasi Program Kartu Huma Betang Sejahtera dengan menekankan transparansi dan akurasi data penerima. Melalui kanal resmi yang disiapkan, masyarakat kini dapat mengajukan usulan maupun pengaduan calon penerima bantuan secara daring.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Kominfosantik) Provinsi Kalteng, Rangga Lesmana, mengungkapkan bahwa laman humabetang.id telah difungsikan sebagai media verifikasi dan validasi data. Hingga Rabu (25/2/2026), tercatat sekitar 30 ribu aduan masyarakat masuk ke sistem.
“Melalui kanal ini silakan diadukan barangkali ada warga yang layak dibantu. Secara real-time, per hari ini saja sudah ada 30.000 aduan yang masuk. Ini sangat memudahkan kami untuk validasi dan pemutakhiran data ke depannya,” ujar Rangga usai menghadiri Rapat Sosialisasi Implementasi Pelaksanaan Kartu Huma Betang Sejahtera di Istana Isen Mulang, Palangka Raya, Rabu (25/2/2026).
Dalam mekanisme pengaduan tersebut, masyarakat diwajibkan melampirkan dokumen pendukung seperti KTP, Kartu Keluarga (KK), foto kondisi rumah, serta keterangan kondisi ekonomi. Langkah ini ditempuh untuk memastikan data yang dihimpun benar-benar mencerminkan kondisi riil calon penerima.
Terkait warga yang sebelumnya telah menerima bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Rangga menegaskan tetap ada peluang untuk terdaftar. Namun, pemerintah provinsi mengedepankan asas pemerataan.
“Masih memungkinkan, tetapi prioritas utama adalah masyarakat yang sama sekali belum pernah menerima bantuan. Masih banyak masyarakat Kalteng yang harus kita bantu agar ada pemerataan,” tegasnya.
1.432 Relawan Turun ke Lapangan
Pemprov Kalteng juga menyadari tantangan geografis dan keterbatasan akses digital di sejumlah wilayah. Karena itu, verifikasi tidak hanya mengandalkan sistem daring. Sebanyak 1.432 relawan telah diterjunkan ke desa dan kelurahan untuk melakukan verifikasi lapangan secara langsung.
Setiap desa minimal ditempatkan satu relawan. Untuk wilayah dengan jumlah penduduk padat, jumlahnya ditambah menjadi dua hingga tiga orang. Para relawan ini juga bertugas mendampingi Bank Kalteng dalam proses penyaluran bantuan tunai.
Berdasarkan data sementara, jumlah calon penerima terbanyak berasal dari daerah dengan populasi besar seperti Kabupaten Kapuas, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, dan Kota Palangka Raya. Data tersebut disebut sejalan dengan tingkat kemiskinan yang mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) hasil kolaborasi bersama Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Untuk menjaga ketepatan sasaran, Pemprov Kalteng berkomitmen melakukan pemutakhiran data secara berkala setiap tiga bulan.
“Setiap triwulan akan ada update. Jika kondisi ekonomi penerima sudah membaik, tentu akan ada penyesuaian. Ini komitmen Bapak Gubernur agar program ini benar-benar sampai kepada yang membutuhkan,” pungkas Rangga.
Sementara itu, detail insentif bagi guru ngaji, tokoh agama, dan tokoh adat dalam skema Kartu Huma Betang Sejahtera akan disampaikan lebih lanjut pada kesempatan berikutnya.
(rk)
